Polsek Syamtalira Bayu Turun ke Ladang, Dukung Ketahanan Pangan Demi Kesejahteraan Warga

Aceh Utara — Di tengah lahan Desa Siren Tujuh, Kecamatan Syamtalira Bayu, personel Polsek Syamtalira Bayu tak segan turun langsung memegang cangkul, membersihkan lahan, dan mengolah tanah. Kamis (12/6/2025) pagi itu, mereka menjalankan pengabdian dalam bentuk lain: ikut menyiapkan lahan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat.

Dipimpin Kapolsek Syamtalira Bayu Iptu Gunanto bersama lima personel lainnya, mereka mengecek dan mengolah lahan seluas 3 hektar yang akan ditanami jagung. Beragam tahapan pengolahan lahan dikerjakan, mulai dari pembersihan semak, penggemburan tanah, pengukuran pH tanah, penaburan kapur dolomit untuk menetralkan keasaman, hingga pemasangan pagar pelindung agar bibit tanaman kelak aman dari gangguan hewan ternak.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, S.H., S.I.K., M.S.M., M.H melalui Kapolsek Syamtalira Bayu Iptu Gunanto mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus bentuk pengabdian polisi yang hadir di tengah masyarakat, bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar warga.

“Ketahanan pangan adalah bagian dari keamanan itu sendiri. Jika kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi, maka stabilitas sosial dan kesejahteraan juga terjaga. Melalui kegiatan ini, Polsek ingin memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Kapolsek.

Persiapan pengolahan lahan ini ditargetkan rampung sebelum masa tanam yang dijadwalkan pada 17—18 Juni 2025. Keterlibatan polisi di lahan pertanian pun mendapat apresiasi dari warga yang merasa semakin dekat dengan institusi kepolisian.

“Biasanya kami lihat polisi hanya bertugas menjaga keamanan, sekarang mereka ikut turun ke ladang. Kami sangat terbantu dan merasa lebih akrab,” ujar seorang warga yang turut menyaksikan proses pengolahan lahan.

Dengan sinergi seperti ini, Polsek Syamtalira Bayu berharap program ketahanan pangan dapat menjadi salah satu pilar penguatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah hukumnya.